Bayar PBB ? Gini Cara Hitungnya Biar Gak Salah

Buat menghitung pajak bumi dan bangunan, kamu gunakan rumus:

PBB Terutang = Tarif (0,5 persen) x NJKP
Sebagai keterangan:
NJKP adalah nilai jual kena pajak. NJKP didapat dari NJOP dikurangi NJOPTKP atau rumusnya:
NJKP = NJOP – NJOPTKP
NJOP adalah nilai jual objek pajak. Nilai ini menjadi ukuran yang memengaruhi besaran PBB. Makin tinggi NJOP, makin tinggi pula PBB yang kamu bayarkan.
NJOP sendiri ada dua, yaitu NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Kedua NJOP tersebut nantinya dijumlah menjadi NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB. Rumusnya:
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB = NJOP Bumi + NJOP Bangunan
Oh, iya. NJOP ini nantinya bakal digunakan buat perhitungan final NJKP. Seandainya aja NJOP ≥ Rp 1.000.000.000, maka NJKP-nya sebesar 40 persen. Sementara NJOP < Rp 1.000.000.000, maka NJKP-nya 20 persen.
Satu lagi yang perlu kamu tahu, yaitu Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak atau NJOPTKP. Besaran NJOPTKP di tiap daerah berbeda-beda, besaran maksimalnya Rp 12 juta.

Ilustrasi cerita perhitungan PBB

Pak Jon tinggal di rumah yang berlokasi di Jl. Raya Pondok Gede, Jakarta Timur dengan luas 150 meter persegi dan luas tanah 200 meter persegi. NJOP-nya, bumi dan bangunan, saat itu sebesar Rp 1,7 juta per meter persegi.
Berapakah PBB yang mesti dibayar Pak Jon?
NJOP Bangunan 150 x Rp 1,7 juta = Rp 255 juta
NJOP Bumi 200 x Rp 1,7 juta = Rp 340 juta
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB = Rp 255 juta + Rp 340 juta = Rp 595 juta
NJOPTKP = Rp 12 juta
NJOP = NJOP – NJOTKP = Rp 595 juta – Rp 12 juta = Rp 583 juta (berarti NJKP 20 persen)
NJKP 20 persen x Rp 583 juta = Rp 116.600.000
PBB yang terutang = 0,5 persen x Rp 116.600.000 = Rp 583.000
Nah, itu berarti Pak Jon mesti membayar PBB sebesar Rp 583 ribu setiap tahunnya. Asalkan tahun depan gak ada kenaikan NJOP. Lumayan besar emang. Maklum aja NJOP di wilayah Jakarta emang terbilang tinggi.
Lalu gimana cara bayar pajak dan bumi bangunan? Yuk lanjut ke ulasan di bawah ini.

Cara bayar pajak bumi dan bangunan offline dan online

Penggunaan internet yang kian masif juga turut memudahkan kamu dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain bayar secara offline, kamu kini bisa bayar secara online.
Jadi, udah gak ada alasan lagi malas bayar pajak. Lagi pula kalau gak mau datang ke kantor pajak, kamu bisa bayar lewat smartphone kok. Tinggal pilih aja mana pilihan mana yang pas buat kamu.
Di bawah ini adalah dua cara bayar pajak bumi dan bangunan.
1. Bayar PBB offline
Gak melulu di kantor pajak, kamu juga bisa melakukan pembayaran offline di tempat-tempat yang udah ditunjuk, yaitu:

• Kantor pos
• Bank seperti yang tertulis di di SPPT PBB

Terus gimana langkah-langkahnya? Mudah kok. Kamu tinggal membawa SPPT PBB yang dikirim ke kamu dan jangan lupa bawa uang sesuai jumlah yang tertera di SPPT PBB kamu.
Sehabis melakukan setoran pajak, kamu bakal menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan stempel sebagai bukit bahwa kamu udah melunasi pajak bumi dan bangunan.
2. Bayar PBB online
Malas dengan antrean di kantor pajak, bank, ataupun kantor pos, bayar online aja lewat ATM ataupun internet banking. Selain cepat, bayarnya praktis pula.
Ada beberapa bank yang udah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, khusus buat bayar pajak. Buat yang di Jakarta, sejauh ini ada tujuh bank yang layani pembayaran PBB.

1. BRI
2. Bank DKI
3. BCA
4. Maybank
5. Mandiri Syariah
6. Mandiri
7. BNI 46

Cara bayar pajak lewat ATM:

• Masukkan kartu ATM, ketik PIN, dan pilih Menu Lain.
• Pilih Pembayaran.
• Pilih Pajak/Penerimaan Negara.
• Pilih PBB.
• Masukkan Nomor Objek Pajak kemudian pilih Tekan Jika Benar.
• Masukkan Tahun Pajak SPPT kemudian pilih Tekan Jika Benar.
• Nantinya informasi tagihan PBB bakal muncul di layar.
• Konfirmasi Ya kalau udah benar.
• Struk pun bakal keluar sebagai bukti pembayaran.

Komplain nilai pembayaran pajak bumi dan bangunan

Kamu bisa mengajukan keberatan mengenai PBB kalau menemukan beberapa kejanggalan dalam SPPT PBB. Ada dua alasan yang membolehkan kamu melakukan komplain:

• Merasa isi dalam SPPT semisal luas objek pajak gak sesuai dengan yang sebenarnya.
• Beda tafsir UU antara petugas pajak dan kamu sebagai Wajib Pajak.

Gimana syarat-syaratnya? Seperti yang dikutip dari pajak.go.id, beginilah syaratnya.

1. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT.
2. Dalam keadaan terpaksa (force majeur), Wajib Pajak bisa kasih alasan kalau jangka waktu tersebut gak dapat dipenuhi.
3. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
4. Diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang terbitkan SPPT/SKP.
5. Kalau dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa.
6. Diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan, kecuali yang diajukan secara kolektif melalui Lurah atau Kepala Desa setempat.
7. Mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya pajak bumi dan bangungan menurut hitungan kamu sebagai Wajib Pajak.
   
    SUMBER: https://www.moneysmart.id/bayar-pajak-bumi-dan-bangunan-gini-cara-hitungnya/

Jenis-Jenis Akta Tanah Dari PPAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah  pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum yang dimaksud diatas adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, pemberian Kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Hal tersebut diatas didasarkan dengan Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT. Adapun jenis-jenis akta tanah yang dibuat oleh PPAT berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa:

Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data

pendaftaran tanah adalah:

a. Akta Jual Beli;

b. Akta Tukar Menukar.

c. Akta Hibah;

d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;

e. Akta Pembagian Hak Bersama;

f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;

g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik.

h. Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik.

Istilah Pertanahan

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, temasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

(Pasal 1, ayat 1, BAB I Ketentuan Umum , PP. Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah).

Perlu diketahui atau dikenal istilah-istilah yang terkandung didalamnya yang diuraikan dalam ayat 1, dan sebagai lanjutan ayat berikutnya , pasal 1. BAB. I . Ketentuan Umum antara lain :

2. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah.

4. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

7. Data yurdis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban - beban lain yang membebaninya.

8. Ajudikasi ( atau dikenal saat ini dengan istilah LMPDP : Land Management and Policy Development Project) adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

9. Pendaftaran untuk pertamakali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.

10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah atau desa/kelurahan.

11. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistim tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

14. Peta dasar pendaftaran tanah adalah peta yang memuat titik-titik dasar tknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan hak.

16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran.

17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta atau uraian.

18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

20. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

21. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

Sumber : http://tentangtanah.blogspot.com/2013/12/istilah-pertanahan.html 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

http://mazprie82tanah.blogspot.com

Cara Lengkap Mengurus Sertifikat Tanah dan Biayanya

Edited by Cermati.com • 18 April 2016

Jika Anda telah memiliki hak atas tanah dan bangunan, Anda juga harus memiliki sertifikat sebagai bukti autentik. Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat ialah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Sertifikat sendiri dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lewat kantor pertanahan masing-masing wilayah.

Biasanya, sertifikat dicetak dua rangkap: satu rangkap disimpan di kantor BPN sebagai buku tanah, dan satu rangkap dipegang seseorang sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah dan bangunan. Arsip buku tanah tercantum data detail mengenai tanah, mencakup data fisik maupun data yuridis, contohnya luas, batas-batas, dasar kepemilikan, dan data pemilik.

Sementara itu, data fisik tanah dalam Surat Ukur yang terlampir dalam sertifikat hanya berupa ukuran luas dan tidak melampirkan ukuran lainnya secara detail. Selain itu, data bangunan juga tidak dicantumkan dalam sertifikat. Keterangan yang tercantum hanya tertera jika di atas tanah tersebut terdapat bangunan.

Sertifikat tanah terdiri dari beberapa jenis, antara lain sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Adapun, untuk SHM hanya diperuntukkan untuk warga Negara Indonesia. Sementara HGU dan HGB diperbolehkan dimiliki oleh warga asing, namun dalam jangka waktu tertentu.

Membuat Sertifikat Tanah

Pembuatan Sertifikat Tanah via ambler.com 

Membuat sertifikat tanah sebenarnya adalah perkara mudah, namun memang cukup memakan waktu. Untuk itu, Anda harus bersabar. Jika bisa, dalam mengurus sertifikat tanah dilakukan sendiri oleh pemilik tanah. Hal tersebut seharusnya lebih ekonomis atau menekan biaya pengeluaran. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sertifikat tanah, antara lain:

1. Menyiapakan Dokumen

Anda harus menyiapkan dan melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat. Tentunya, syarat ini perlu disesuaikan dengan asal hak tanah. Adapun, syarat-syaratnya mencakup:

1. Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB);
2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
4. SPPT PBB; dan
5. Surat pernyataan kepemilikan lahan.

Selain itu, mungkin Anda mungkin berkeinginan membuat sertifikat tanah atau girik. Sertifikat ini berasal dari tanah yang berasal dari warisan atau turun-temurun dari kakek nenek yang mungkin belum disahkan dalam sertifikat. Untuk itu, Anda bisa membuatkan sertifikat dengan melampirkan:

1. Akta jual beli tanah;
2. Fotokopi KTP dan KK;
3. Fotokopi girik yang dimiliki;
4. Dokumen dari kelurahan atau desa, seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Tanah secara Sporadik.

2. Mengunjungi Kantor BPN

Anda perlu menyesuaikan lokasi BPN sesuai dengan wilayah tanah berada. Di BPN, belilah formulir pendaftaran. Anda akan mendapatkan map dengan warna biru dan kuning. Buatlah janji dengan petugas untuk mengukur tanah.

3. Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik

Setelah pengukuran tanah, Anda akan mendapatkan data Surat Ukur Tanah. Serahkanlah untuk melengkapi dokumen yang telah ada. Setelah itu, Anda hanya perlu bersabar menunggu dikeluarkannya surat keputusan. Anda akan dibebankan BEA Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sembari menunggu sertifikat tanah Anda terbit. Lama waktu penerbitan ini kurang lebih setengah hingga satu tahun lamanya. Kadangkala, Anda perlu memastikan kepada petugas BPN kapan sertifikat tanah Anda jadi dan dapat diambil.

Selain BPN, Anda dapat membuat sertifikat melalui PPAT, namun bisa jadi harga untuk mengurusnya bisa berlipat-lipat. Selain itu, upayakan agar Anda melakukannya sendiri dan tidak menggunakan cara yang meragukan, bahkan calo.

Mengurus Sertifikat Tanah Girik

Pengurusan Surat Tanah Girik via ideaonline.co.id

Tanah warisan atau yang biasa dikenal dengan istilah tanah girik merupakan salah satu aset yang perlu untuk dilindungi. Untuk itu, semua tanah yang belum sertifikat, seperti tanah girik perlu didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat. Hal tersebut diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Adapun hak-hak yang ada dalam UUPA tersebut mencakup Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, dan lain-lain. Jenis tanah lainnya yang belum bersertifikat, antara lain ketitir, petok D, rincik, ketitir, Verponding Indonesia, Eigendom Verponding, erfpacht, opstaal, vruchtgebruik.

Namun demikian, karena kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat, sehingga tanah-tanah tersebut masih ada saja yang belum memiliki sertifikat. Untuk mengurus tanah girik, ada dua tahapan yang perlu ditempuh, yaitu tahap pengurusan di kantor kelurahan dan kantor pertanahan.

a. Mengurus di Kelurahan Setempat

Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui untuk melalui tahapan pengurusan sertifikat untuk tanah girik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Surat Keterangan Tidak SengketaAnda perlu memastikan bahwa tanah yang diurus bukan merupakan tanah sengketa. Hal ini merujuk pada pemohon sebagai pemilik yang sah. Sebagai buktinya, dalam surat keterangan tidak sengketa perlu mencantumkan tanda tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Saksi-saksi tersebut adalah pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Hal tersebut karena mereka adalah kalangan tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah penguasaan tanah yang dimohonkan. Namun, jika suatu tempat tidak terdapat RT dan RW seperti beberapa daerah, saksi bisa didapat dari tokoh adat setempat.

2. Surat Keterangan Riwayat TanahBerikutnya, Anda perlu membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah. Fungsinya, untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah awal mula pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan sekarang ini. Termasuk pula di dalamnya proses peralihan berupa peralihan sebagian atau keseluruhan. Biasanya, tanah girik awalnya sangat luas kemudian dijual atau dialihkan sebagian.

3. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara SporadikSurat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini mencantumkan tanggal perolehan atau penguasaan tanah.

b. Mengurus di Kantor Pertanahan

Setelah mengurus dokumen di kelurahan setempat, Anda dapat menlanjutkan ke kantor pertanahan. Adapun, tahapannya sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan SertifikatCaranya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diurus di kelurahan, dan dilengkapi dengan syarat formal, yaitu fotokopi KTP dan KK pemohon, fotokopi PBB tahun berjalan, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh undang-undang.

2. Pengukuran ke LokasiPengukuran ini dilakukan setelah berkas permohonan lengkap dan pemohon menerima tanda terima dokumen dari kantor pertanahan. Pengukuran dilakukan oleh petugas dengan ditunjukkan batas-batas oleh pemohon atau kuasanya.

3. Pengesahan Surat UkurHasil pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di BPN dan Surat Ukur disahkan atau tandatangani oleh pejabat yang berwenang, pada umumnya adalah kepala seksi pengukuran dan pemetaan.

4. Penelitian oleh Petugas Panitia ASetelah Surat Ukur ditandatangani dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan lurah setempat.

5. Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPNData yuridis permohonan hak tanah tersebut diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama enam puluh hari. Hal ini bertujuan supaya memenuhi pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. Dalam praktiknya, bertujuan untuk menjamin bahwa permohonan hak tanah ini tidak ada keberatan dari pihak lain.

6. Terbitnya SK Hak Atas TanahSetelah jangka waktu pengumuman terpenuhi, dilanjutkan dengan penerbitan SK hak atas tanah. Tanah dengan dasar girik ini akan langsung terbit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

7. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)BPHTB dibayarkan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan seperti yang tercantum dalam Surat Ukur. Besarnya BPHTB tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah. BPHTB ini juga bisa dibayarkan pada saat Surat Ukur selesai, yaitu pada saat luas tanah yang dimohon sudah diketahui secara pasti.

8. Pendaftaran SK Hak untuk diterbitkan sertifikatSK Hak kemudian dilanjutkan prosesnya dengan penerbitan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).

9. Pengambilan SertifikatPengambilan sertifikat dilakukan di loket pengambilan. Lamanya waktu pengurusan sertifikat ini tidak dapat dipastikan. Banyak faktor yang menentukan. Akan tetapi, kira-kira dapat diambil sekitar 6 bulan dengan catatan bahwa tidak ada persyaratan yang kurang.

c. Besarnya Biaya Pengurusan Sertifikat dari Tanah  Girik

Biaya sangat relatif terutama tergantung pada lokasi dan luasnya tanah. Semakin luas lokasi dan semakin strategis lokasinya, biaya akan semakin tinggi.

Tips Membeli Tanah yang Aman

Jika Anda sudah mengetahui cara mengurus sertifikat, kini saatnya Anda untuk memilih dan membeli tanah. Bila akan berinvestasi tanah, ada baiknya perhatikan dengan seksama cara-cara aman membeli tanah. Pasalnya, saat ini semakin banyak kasus persengketaan lahan atau tanah yang seringkali berakhir merugikan. Untuk itu, jika ingin membeli tanah, harus perhatikan langkah-langkah aman berikut ini.

1. Cek tanah terlebih dahulu, baik kontur tanah atau pun potensi tanahnya. Selain itu, lihatlah dulu lokasi tanahnya, apakah strategis atau tidak.
2. Pastikan surat-surat tanahnya masih lengkap dan absah, termasuk juga kepemilikannya. Jika tanah tersebut sudah bersertifikat, periksalah apakah sertifikat tersebut sudah berpindah tangan atau belum. Caranya, dengan meminta SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) di kantor kelurahan setempat. Bila tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berupa girik, sebaiknya memeriksa keabsahan bukti kepemilikannya.
3. Untuk memastikan keabsahan sertifikat tanah yang akan dibeli, gunakanlah jasa PPAT untuk memeriksanya. PPAT akan memeriksa keaslian sertifikat tanah tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional).
4. Jika sertifikat tanah dinyatakan absah atau tidak bermasalah dalam hal apa pun, selanjutnya adalah membuat Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT.
5. Menyerahkan berkas AJB tersebut ke BPN untuk mengurus balik nama sertifikat tanah yang dibeli. Penyerahan berkas untuk balik nama selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan AJB agar segera diproses. Biasanya, 2 minggu setelah penandatanganan tersebut, pembeli akan segera mendapatkan sertifikat baru atas nama yang baru pula.
6. Setelah semua prosedur di atas telah rampung, hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengurus pembayaran pajak melalui PPAT. Namun Anda juga dapat membayarnya sendiri. Untuk BPHTB, yang semula dibayarkan ke kas negara, sekarang harus dibayarkan ke kas masing-masing pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
   
   
   sumber: https://www.cermati.com/artikel/cara-lengkap-mengurus-sertifikat-tanah-dan-biayanya
   

Lihat arti dari nomor Sertipikat Tanah

Cara Cek dan Melihat Nomor Sertifikat Tanah
Berikut ini adalah pedoman baku nomor sertifikat tanah. Nomor sertifikat tanah sama saja dengan nomor buku tanah, di dalamnya terdiri atas 14 digit angka. Untuk memudahkan kita ambil contoh saja nomor dari sebuah sertifikat tanah 10.15.22.05.1.02324. Nomor tersebut memiliki arti sebagai berikut.

• Dua digit pertama (10) merupakan nomor kode provinsi, dalam hal ini adalah provinsi Jawa Barat.
• Dua digit berikutnya (15) merupakan nomor kode Kabupaten/ Kota, dalam contoh di sisni 15 adalah kode dari Kota Bandung.
• Dua digit ketiga (22) merupakan nomor kode dari kecamatan, dalam hal ini kode 22 merupakan kode Kecamatan Ujung Berung.
• Dua digit keempat (05) merupakan nomor kode dari kelurahan atau desa, dalam hal ini kode 05 adalah kode untuk Kelurahan Pasanggrahan.
• Satu digit kemudian yaitu angka (1) merupakan nomor kode atau semacam nama untuk hak milik.
• Adapaun lima digit terakhir yaitu (02324) merupakan kode dari hak milik.
• Nomor sertifikat tanah biasanya tertera pada bagian bawah dari lembar sertifikat.
• Nomor sertifikat tanah tersebut tentu saja dibikin bukan tanpa sistem. Nomor tersebut diberikan sesuai dengan urutan.

Selain melalui aplikasi online BPN, pengecekan sertifikat tanah juga bisa dilakukan oleh pemilik atau dikuasakan kepada pejabat yang membuat akta tanah. Berikut ini adalah persyaratan dalam pengecekan sertifikat tanah.

• Sertifikat tanah yang asli.
• Surat tugas atau bisa juga surat kuasa pengecekan dari PPAT kepada pegawainya. Hal ini karena beberapa kantor pertanahan mewajibkan yang mengajukan pemrmohonan pengecekan sertifikat tanah dari PPAT sendiri.
• Permohonan pengecekan sertifikat tanah. Kamu tenag saja form permohonan yersebut sudah tersedia di kantor pertanahan kok guys.
• Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik yang punya sertifikat tanah. Walaupun beberapa kantor pertanahan tidak mengharuskan si pemilik sertifikat tanah melampirkan foto copy ktp.
• Pengecekan sertifikat tanah ini hanya memerlukan wajtu 1×24 jam kok guys, bahkan beberapa kantor pertanahan bisa menyelesaikannya dalam beberapa jam saja sehingga bisa Kamu tunggu.

Jadi sekarang Kamu paham dong ya deretan 14 digit angka yang terdapat pada bagian bawah sertifikat tanah Kamu. Kamu juga tahu sekarang gimana caranya cek sertifikat tanah Kamu asli atau palsu tak perlu datang ke Badan Pertanahan Nasional. Dan pastinya Kamu juga paham apa yang harus dilakukan saat mau melakukan pengecekan sertifikat tanah Kamu.

sumber: https://kuotatermurah.com/cara-cek-dan-melihat-nomor-sertifikat-tanah/

Pengertian PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah

Sebelum menguraikan pengertian PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, perlu diketahui bahwa istilah PPAT sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal UUPA. Di dalam peraturan tersebut untuk pertama kalinya PPAT disebutkan sebagai pejabat yang berfungsi membuat akta yang bermaksud memindahkan tanah, memberikan hak baru atau membebankan hak atas tanah. Dalam buku Hukum Agraria Indonesia yang ditulis Boedi Harsono, terbitan Djambatan, Jakarta, 2002, dikemukakan bahwa Pengertian PPAT dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Menurut A.P Parlindungan, PPAT adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah tetapi tidak digaji oleh pemerintah dan mempunyai kekuasaan umum artinya akta-akta yang diterbitkan merupakan akta otentik. (A.P Parlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bandung, 1989, Bagian I, hal. 131).

Sedangkan menurut pendapat lain, PPAT adalah pejabat yang berwenang membuat akta daripada perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan. (Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 3)

Pengertian PPAT lebih ditegaskan lagi dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yaitu PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 37/1998, Tgl 5 Maret 1998, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terdiri dari PPAT, PPAT Sementara, dan PPAT Khusus. Dikemukakan bahwa :

PPAT adalah Pejabat Umum yang diberik kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ; Biasanya jabatan ini dirangkap oleh Notaris.

PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

PPAT Khusus merupakan Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

Demikian pengertian PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan pendapat para ahli dan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: https://tipsserbaserbi.blogspot.com
Tinggal klik disini  

KUMPULAN PERATURAN PERTANAHAN

https://landregulations.wordpress.com/peraturan-pertanahan/